PERPAJAKAN

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN
PERPAJAKAN

Pajak : uang/iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara tidak ada imbalan langsung berdasarkan UU dapat dipaksakan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara mis: PPh, PPN. PPnBM, PBB dll.

Retribusi : uang/iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara dengan ada imbalan langsung, mis : parkir jalan umum, keamanan, kebersihan dll

Sumbangan : uang/iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara dengan sukarela untuk golongan tertentu mis: domet peduli dll

PENGERTIAN PAJAK
Iuran ke kas negara oleh rakyat dapat dipaksakan
Berdasarkan undang-undang
Tidak mendapat imbalan langsung dapat ditunjuk
Digunakan untuk pengeluaran Negara

FUNGSI PAJAK
FUNGSI BUDGETAIR : untuk memasukkan penerimaan negara
FUNGSI REGULEREND: mengatur perekonomian, sosial dl

Dasar Hukum Pajak : UUD 1945 ps 23 ayat 2
Azas pemungutan pajak : tercermin dalam UU pajak :
Equality
Certainty
Convenience
Economy

Segala jenis pajak harus didasarkan UU ———— Hukum Pajak
Kedudukan Hukum Pajak : Bagian Hukum Publik

Hukum Pajak dibedakan menjadi :
Hukum Pajak Materiil : UU PPh, UU PPN&PPnBM, UU PBB, UU BPHTB, UU Bea meterai

Hukum Pajak Formal :
UU KUP : UU No 6 h 1983, diubah dg UU No 9 Th 1994, UU No 16 Th 2000, UU No 28 th 2007
UU Peradilan Pajak: UU No 17 Th 1997 diubah dg UU no 14 Th 2002
UU Penagihan Pajak dengan surat Paksa: UU no 19 Th 1997 diubah dg UU no 19 Th 2000

PENGGOLONGAN PAJAK
1. Atas dasar pemungut atau pengelolanya :
Pajak pusat
Pajak daerah
2. atas dasar sifatnya:
a. pajak subyektif
b.pajak obyektif
3. atas dasar jenisnya :
a. pajak langsung
b. pajak tidak langsung

JENIS-JENIS PAJAK atas dasar pemungutnya

Pajak Negara :
Pajak Penghasilan UU no : 7 Th 1983, diubah dg UU no 7 Th 1991, UU no 10 Th 1994, dan UU no 17 Th 2000
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang MewahUU no : 8 Th 1983, diubah dg UU no 11 Th 1994, dan UU no 18 Th 2000
Pajak Bumi dan Bangunan UU no : 12 Th 1985, diubah dg UU no 12 Th 1994,
Bea Meterai UU no 13 Th 1994
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan UU No 21 Th 1997 diubah dengan UU no 20 Th 2000

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/