Perkembangan Pers di Indonesia
tokomodemku Posted on 6:18 am

Perkembangan Pers di Indonesia

Perkembangan Pers di Indonesia

Perkembangan Pers di Indonesia

Pers di Indonesia mulai berikembang jauh had sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah dipergunakan oleh para pendirl bangsa kita: sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Sejak pertengahan abad ke 18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Penguasa kolonial mengekang pertumbuhan pers, meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. Tetapi surat kabar yang tumbuh dari akhir, abad ke-19 hingga awal abad berikutnya, juga merupakan sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya (Tribuana Said, 1988). Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles (Agustus 1744-Juni1746) disusul kemudian Bataviasche Courant (1817). Bataviasche Advertentieblad (1827). Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang portama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. Kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Seloropret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, E.1862). Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan:Biang Lala (Jakarta, 1867). Perkembar.gan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke-19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa. Proses selanjutnya, terjadilah pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub-klub studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan kebudayaan, bahkan gerakan-gerakan politik. Wartawan inenjadi tokoh pergerakan, atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahimya Budi Utomo pada bulan Mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi yang utama untuk menumbuhkan kesadaran nasioal dan meluaskan kebangkitah bangsa Indonesia.

Pada gilirannya proses tersebut mengukuhkan gerakan mencapai kemerdekaan. Lahidah surat- surat ka bar dan majalah seperti Benih Merdeka, Soeara Ra’jat Merdika, Fikiran Ra’jat, Daulat Ra’jat, Soeara Oemoem. dan sebagainya. Adapun yang lainnya, yakni organisasi Persatcoan  Djoernalis Indonesia (1933) adalah tanda-tanda meningkatnya perjuangan keenerdekaan di lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian dari perjuangan nasional secara keseluruhan.

  1. Pers Masa Pergerakan

Mass pergeraken adalah masa bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda sampai masuknya Jepang menggantikan Belanda. Pers masa pergerakan tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan penjajahan.

Munculnya pergerakan modem Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat pers saat itu marupakan terompet dari organisasi pergerakan  orang indonesia. Surat kabar nasional menjadi semacam parlemen orang Indonesia yang terjajah. Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan merupakan refleksi dari isi hati bangsa terjajah. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa. Beberapa contoh harian yang terbit pada masa pergerakan, antara lain sebagai berikut.

1)      Harian Sedio Tomo, sebagai kelanjutan harian Boedi Oetomo yang terbit di Jogjakarta didirikan bulan Juni 1920.

2)      Harian Darmo Kondo, terbit di Solo dipimpin oleh Sudaryo Cokrosisworo.

3)      Harian Oetoesan Hindia, terbit di Surabaya dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminote.

4)      Harian Fadjar Asia, terbit di Jakarta dipimpin oleh Haji Agus Salim.

5)      Majalah mingguan Pikiran Rakyat, terbit di Bandung didirikan oleh Ir. Sockamo.

6)      Majalah berkala Daulah Rakyst, dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

Karena sifat dan isi pers peranti penjajahan, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Salah satu cara pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah dengan memberikan hak kepada pemerintah untuk membumi hanguskan dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan. Pada masa pergerakan itu, berdiriiah Kantor Berita Nasional Antara tanggal 13 Desember 1937.

  1. Pers Masa Penjajahan Jepang

Jepang menduduki Indonesia salama kurang lebih 3,5 tahun. Hal itu dilakukan untuk meraih simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya. Namun, propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang betaka. Sebagai konsekuensinya, seluruh sumber daya di Indonesia diarahkan untuk kepentingan Jepang. Pers masa penjajahan Jepang boleh dikatakan mengalami kemunduran besar. Pers nasional yang pemah hidup di zaman pergerakan secara sendiri-sendiri dipaksa bergabung untuk tujuan yang sama, yaitu mendukung kepentingan Jepang. Pers di masa pendudukan Jepang semata mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncut pada masa itu, antara lain sebagai berikut,

1) Asia Raya diJakarta.

2) Sinar Baru di Semarang.

3) Suara Asia di Surabaya.

4) Tjahayadi Bandung.

Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada zaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para wartawan atau insan pers indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang, antara lain sebagai berikut.

1)      Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia bertambah. Fasilitas dan alat atat yang digunakan jauh lebih banyak daripada masa pers zaman Belanda. Para karyawan pers mendapat pengalaman banyak dalam mengguhakan berbagal fasilitas tersebut.

2)      Penggunaan bahasa indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas. Penjajah Jepang berusaha menghapuskan bahasa Belanda dengan kebijakan (menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempaan. Kondisi ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia yang hantinya juga menjadi bahasa nasional.

3)      Pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang Selain itu. Kekejaman dan penderitaan yang dialami pada masa pendudukan Jepang memudahkan para pemimpin bangsa memberikan semangat untuk melawan penjajahan.

  1. Pers Masa Revolusi Fisik

Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampal 1949. Masa itu adalah saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang berhasil dirikannya pada tangqal 17 Agustus 196. Belanda ingen kembali menduduki Inddnesia sehingga terjadilah perang mempertahankan kemerdekaan. Pada masa itu, pers terbagi menjadi dua golongan. yaitu sebagai berikut.

1)      Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara pendudukan sekutu dan Belanda yang dilanjutkan dinamakan pers NICA (Belanda).

2)      Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia yarig disebut Pers Republik. Kedua golongan pers itu sangat beriawanan. Pers Republik disuarakan oleh kaum republik yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Sekutu. Pers ini benar-benar menjadi alat perjuangan masa itu. Sebaliknya pers Nica berusa mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.

Beberapa contoh koran republik yang muncul pada masa itu, antara lain harian Merdeka, Sumber, Pemandangan, Kedaulatan Rakyat, Nasional, dan Pedoman. Jawatan penerangan Belanda menerbitkan pers Nica, antara Iain Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung, Suluh Rakyal di Semarang, Pelita Rakyaldi Surabaya, dan Mustika di Medan. Pada masa revolusi fisik inilah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Perusahaan Surat ( Kabar (SPS) lahir. Kedua organisasi ini mempuhyai kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia.

  1. Pers Masa Demokrasi Liberal Masa

Dernokrasi Liberal adalah masa antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada waktu itu, Indonesia menganut sistem parlementer yang berpaham liberal. Pers easional saat itu sesuai dengan alam liberal yang sangat  menikmati adanya kebebasan pers. Selain itu, pers dapat leluasa memuat berita-berita. Pada masa ini koordinasi pembredelan pers Belanda (1931-1932) disebut, tetapi pengawasan pers masih tetap ada, yaitu UU negara dalam keadaan bahaya (808) yang dituangkan dalam UU No, 74 Tahun 1957. Secara umum, pada masa demokrasi liberal ini kebebasan pers jauh lebih baik dari sebelutnnya.

 

  1. Pers Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1959-1965). Masa ini berawal dari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengakhiri masa demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sejak itu mulailah masa demokrasi terpimpin dergan mendasarkan kembali pada UUD 1945.Namun dalam kenyataannya, priftsip-prinsip demokrasi menyimpang dari palaksanaannya. Konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan melalui dijalankan dan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan hanyalah merupakan semboyan belaka. Demokrasi yang dicanangkan ternyata menuju pada kekuasaan diktator otoriter.

Sejalan dengan Demokrasi Terpimpin, pers nasional dikatakan menganut konsep otoriter. Pers nasional saat itu merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden dan mengindoktrinasikan manipol.

Pers diberi tugas menggerakkan aksi-aksi  massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan, membangkitkan jiwa dan kehendak massa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetapan pemerintah lainnya. Meskipun sistem Parlementer telah terkubur sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 pola pertentangan partai-partai masih bertahan.

Bahwa pada masa demokrasi terpimpin, wartawan Indonesia umumnya, PWI (didirikan pada 9 Februari 1946) khususnya, tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila, tidak terlepas dari latar belakang dan landasan lahirnya gerakan kembali UUD 1945. Gerakan tersebut mengenal, pertentangan dan pelawanan terhadap golongan yang ingin menciptakan undang-undang dasar berdasarkan asas dan dasar negara yang lain.

Akan tetapi, karena kepentingan Manipolisasi dan Nasakomisasi yang semakin menonjol, terutama akibat agitasi dan propaganda golongan PKI yang ingin memperbesar pengaruhnya dalam rangka merebut kekuasaan. maka ideologi Pancasila semakin terde:.ak oleh konsep-konsep revolusi..

 

  1. Pers Masa Orde Baru

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atau rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 talkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipolisasi dan Nasokomisasi. Kehancuran G 30 S/PKI  merupakan awal “pembenahan” kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Pada masa ini produk perundangan penama tentang pers adalah UU No. 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan mengundangkan UU No. 21 Tahun 1982 sebagai  penyempurnaan UU No. 11/1966. Penciptaan lembaga Surat lzin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) mencerminkan usaha nyata kearah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.

Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1998). Pemerintah Orde Baru berawal dari keberhasilannya menggagalkan G 30 S/PKI yang bertujuan membentuk negara Indonesia yang komunis. Sejak saat itu, Orde Baru bertekad kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Orde Baru dikatakan sebagai Orde Pembangunan.  Pers senantiasa mencerminkan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers nasional pada masa Orde Baru adalah salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengherapkan pers nasional sebagai mitra dalam menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat. Pers saat itu menjadi media vital dalam mengkomunikasikan pembangunan, karena pembangunan sangat penting bagl Orde Baru. Dengan demikian pers yang mengkritik pembangun mendapat tekanan.

Orde Baru yang pada mulanya bersikap terbuka dan mendukung pers, namun dalam perjalanan berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau terlalu berani mengkritik pemerintah dibredel atau dicabut Surat lzin Usaha Penerbitan Pers (SIUP). Kita masih ingat dengan kasus yang dialami oleh majalah Tempo. Media tersebut pernah dicabut SIUP-nya akibat pemberitaan yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.


Sumber:

https://works.bepress.com/m-lukito/8/