tokomodemku Posted on 8:31 pm

Peranan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Peranan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Arbitrase memiliki peranan penting, di dalam pembangunan  hukum nasional. Ditinjau dari substansinya, hukum arbitrase memiliki substansi yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga hukum Internasional. Dalam praktek Muamalat, usaha perniagaan dan dunia usaha, pada umumnya di lingkungan ummat Islam, tumbuh kebutuhan akan adanya suatu badan yang dapat memutuskan masalah sengketa dagang yang ada diantara mereka. Badan ini akan bekerja dalam kerangka peraturan resmi negara yang ada dan didasarkan pada kesadaran dan penghayatan hukum pelaku-pelaku Muamalat tersebut. Semuanya dilandasi oleh musyawarah mufakat dan akhlak Islam dalam kerangka Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dan inilah yang dilakukan oleh BAMUI.

  • Sebagai catatan untuk BAMUI perlu disitir beberapa pokok pikiran seperti yang dikemukakan oleh Menteri Agama. Bapaki tarmizi Taher, pada peresmian BAMUI Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1994,yakni sebagai berikut:
  • Sebagai pelengkap sistem ekonomi Indonesia, maka sengketa-sengketa yang timbul di dalam perdagangan perlu diselesaikan secara yang dianjurkan oleh agama kita yaitu Hakam.
  • Penyelesaian sengketa-sengketa secara Ishalah, sebab Ishlah itu menurut sabda nabi pahalanya lebih besar daripada shalat.
  • Nilai-nilai Islam yang makin lama makin kita gali dapatmenimbulkan masyarakat yang dinamis tapi sekaligus tidak destruktif.
  • Hingga saat ini hukum Arbitrase masih merupakan warisan Hindia Belanda.
  • Adanya pengaruh globalisasi internasional.
  • Pengaruh keberadaan Bank Muamalat Indonesia bersifat nasional dan internasional.
  1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal- soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Moch. Faisal Salam, (2006: 364-376).

  1. Lembaga Peradilan Syariah

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang:

  1. a)Perkawinan
  2. b)Waris
  3. c)Wasiat
  4. d)Hibah
  5. e)Wakaf
  6. f)Zakat
  7. g)Infaq
  8. h)Shadaqah
  9. i)Ekonomi syariah

sumber ;

https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/