Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Kisruh yang terjadi di banyak daerah terkait penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) harus dicarikan solusinya. Pemerintah harus segera mengevaluasi agar sistem tersebut tidak merugikan siswa dan juga sekolah.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono menilai, kebijakan itu sejatinya bagus, karena didasari pertimbangan demi pemerataan pendidikan. Siswa diberi kesempatan untuk bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

“Kalau atas dasar pemerataan saya setuju. Namun, faktanya, sistem zonasi menuai problem di lapangan, sehingga harus dievaluasi,” ujar Teguh, di Semarang, Kamis (20/6/2019).

Peneliti Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Undip ini menambahkan

, sistem zonasi yang lebih banyak persentasenya (sampai 90 persen) untuk mereka yang tinggal dalam zona terdekat dengan sekolah, tanpa mempertimbangkan nilai ujian nasional, jelas tidak fair.

“Padahal, untuk mendidik generasi bangsa yang unggul di masa depan, para siswa harus sejak dini dididik untuk berkompetisi secara sehat, bagaimana agar belajar dengan tekun untuk meraih nilai terbaik sehingga dapat diterima di sekolah yang terbaik dan berkualitas,” kata Teguh.

“Menjadi tidak adil, jika seorang siswa diterima di sekolah negeri karena semata-mata dekat dengan rumahnya, tanpa dilihat nilai atau prestasi yang dimiliki. Sementara, siswa lain yang memiliki nilai baik namun rumahnya berada di luar zonasi, praktis akan tergusur,” tambahnya.

Menurut Teguh, sebaiknya pemerintah khususnya Kemdikbud perlu memodifikasi zonasi

dengan nilai yang dimiliki siswa dalam PPDB.

“Siswa yang memiliki nilai bagus namun rumahnya di luar zonasi tetap diberi skor yang memadai, begitu pula mereka yang berada dalam zonasi tetap dihitung skor berdasarkan nilai yang dimiliki. Sehingga tetap ada prinsip keadilan yang dirasakan masyarakat dalam PPDB,” kata Teguh.

Teguh juga mengritisi kebijakan zonasi, yang dinilainya tidak memperhitungkan rasio jumlah sekolah dan jumlah penduduk di suatu daerah. Pasalnya, setiap daerah memiliki rasio yang tidak sama. Akibatnya, ada sekolah yang berada di tengah kota kebanjiran siswa pendaftar, sebaliknya banyak pula sekolah, utamanya yang berada di daerah pinggiran dan jauh dari permukiman, sepi pendaftar. Maka, tak heran jika ada berita banyak sekolah yang kekurangan siswa akibat sistem zonasi ini.

“Saya rasa, soal rasio ini, yang harus diperhitungkan benar oleh pemerintah, agar masyarakat khususnya siswa tidak menjadi korban kebijakan yang dibuat pemerintah,” pungkas Teguh.

 

Sumber :

https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/sejarah-dharmasraya/