Negosiasi dan Perdamaian
tokomodemku Posted on 10:13 am

 Negosiasi dan Perdamaian

 Negosiasi dan Perdamaian

 Negosiasi dan Perdamaian
Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Persetujuan perdamaian ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diwajibkan untuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah. Negosiasi menurut rumusan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut :
– Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan
– Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk ”pertemuan langsung” oleh dan antara para pihak yang bersengketa.
Selain itu perlu dicatat pula bahwa ”negosiasi”, merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sbelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sodang peradilan dilaksanakan, baik didalam maupun diluar sidang peradilan (pasal 130 HIR)
Pada umumnya negosiasi merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan ”pertemuan secara langsung” pada saat negosiasi dilakukan, negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri.
Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses ”penjajakan” kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan / melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan ”kelonggaran” atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Persetujuan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditanda tangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

c. Mediasi

Menurut rumusan Pasal 6 Ayat (3) tersebut juga dikatakan bahwa ”atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan ”seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui ”seorang mediator”.
Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral atau tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai ”mediator”. Sebagai pihak yang netral, independen dan tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian, ada satu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudia mediator dapat menentukan perkara, ”kekurangan” dan ”kelebihan” dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudia dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.
d. Konsiliasi dan Perdamaian
Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat kita temui satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini yang mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.
Konsiliasi tidak beda jauh dari arti perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebut pun harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.
e. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase.
sumber :