NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA
NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

Sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman law”, sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada sistem hukum yang disebut “common Law” atau “Anglo Saxon”.

Rechtsstaat dan the rule of law dengan tumpuannya masing-masing

Mengutamakan segi yang berbeda. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before The law[3] Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat dan konsep the rule of law. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur rechtsstaat :

a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,

c. pemerintahan berdasarkan peraturan,

d. adanya peradilan administrasi; dan

 

Unsur-unsur the rule of law

a. adanya supremasi aturan hukum,

b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan

c. adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maupun the rule of law

Tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Baik rechtsstaat maupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Di samping itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law

Nampak pada pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menjelaskan:

“Konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “Civil Law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep “The Rule of Law“ bertumpu pada sistem hukum yang disebut “Common Law”. Karakteristik Civil Law adalah “administratif“, sedangkan karakteristik Common Law adalah “judicial “. Pembentukan hukum Civil law dilakukan melalui undang-undang dan kodifikasi sedangkan Common law melalui Preseden (Judge made law).

Meskipun konsep Rechtsstaat dan Rule Of Law setelah Perang Dunia Kedua juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial, namun filosofi liberalistik individual dan kapitalistiknya tetap menonjol, karena itu tidak disenangi oleh negara-negara yang menganut paham sosialis-komunis. Negara-negara berpaham sosialis-komunis lalu mengembangkan konsep Socialist Legality, ialah Negara Hukum berwawasan sosialis-komunis untuk mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas dan anti Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya tidak ada tempat istimewa bagi individu untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual, semuanya harus diserahkan menjadi milik Negara.

Sumber :  http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

Berkenaan dengan negara hukum ini, Daniel S. Lev[5] berpendapat bahwa negara hukum adalah suatu negara yang disandarkan pada pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk memperlemah elit-elit politik. Pembagian kekuasaan berdasarkan ide negara hukum menjadi suatu hal yang sah (legitimate).