Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud

Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud

Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud

Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud
Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

, Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 yang telah berlangsung sejak Senin(19/6/2019) secara keseluruhan masih berjalan aman.

Meski demikian, Muchlis juga tidak menutupi jika ada beberapa kota/daerah yang masih bermasalah. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidkan daerah, tidak menjalankan PPDB 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan mengunakan tiga skema meliputi; zonasi dengan kuota 90 persen, prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua/wali 5 persen.

Ia menjelaskan, dinas pendidikan daerah menerjemahkan Permendikbud tidak dengan semestinya.

Hal ini terkait dengan kuota zonasi 90 persen. Banyak varian, padahal prinsip utama dari Permendikbud tersebut adalah harus perhatikan anak-anak sesuai dengan zona. Sehingga anak-anak dalam zona tersebut mendapat kesempatan sekolah dekat dengan tempat tinggalnya.

“Itu kan harusnya dinas pendidikan di daerah itu berpedoman pada Permendikbud nomor 51. Hanya saja persoalannya daerah membuat banyak penyesuaian sesuai keinginan masing-masing,” kata Muchlis.

“Oleh karena itu saya meminta ke teman-teman di daerah pedoman juknis (petunjuk teknis)

prinsip general-nya (keumuman) harus masuk yakni 90 persen zonasi, 5 persen untuk prestasi, dan 5 persen untuk migrasi. Dan persoalan sekarang ini kuota 90 persen zonasi ini banyak variannya padahal tujuan zonasi ini yang harus dipastikan anak di dalam zonasi harus masuk,” kata Muchlis saat dihubungi Forum Wartawan Pendidikan, Selasa(18/6) petang.

Muchlis menuturkan, menindaklanjuti permasalahn PPDB, dia telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meninjau langsung ke lapangan terkait dengan beberapa laporan dan protes.

Apakah karena anak tersebut tidak diterima dalam satu zonasi atau karena tarik menarik antar orangtua agar anaknya dimasukkan ke sekolah favorit. Pasalnya, skema zonasi bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit sehingga semua anak bangsa mendapat pendidikan yang adil dan merata.

Muchlis juga menegaskan, masalah yang terjadi di lapangan saat ini karena ada beberapa daerah menginginkan adanya peningkatan kuota untuk jalur prestasi. Dijelaskan dia, Kemdikbud telah mempertimbangkan untuk memutuskan tiga jalur tersebut.

Khusus untuk jalur prestasi dan benar-benar berhak untuk jalur prestasi setiap zonasi kuotanya tidak mencapai 5 persen. Sedangkan pembengkakan siswa untuk kuota tersebut karena ada siswa mendaftar lintas zonasi.

 

Baca Juga :