tokomodemku Posted on 9:08 pm

 Macam-Macam Penafsiran Hukum

 Macam-Macam Penafsiran Hukum

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran antara lain sebagai berikut.

  1. Penafsiran Gramatikal.

Yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.[6]

  1. Penafsiran Autentik.

Yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.[7]

  1. Penafsiran Sistematis.

Yaitu penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.[8]

  1. Penafsiran Nasional.

Yaitu menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku misalnya hak-milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak-milik sistem hukum Indonesia (Pancasila).[9] 

  1. Penafsiran Sosiologis.

Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.[10]

  1. Penafsiran Ekstensif.

Yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya.[11]

  1. Penafsiran Restriktif.

Yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.[12]

  1. Penafsiran Analogis.

Yaitu penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.[13]

  1. Penafsiran a Contrario.

Yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.[14]

  1. Penafsiran Historis.

Yaitu penafsiran denganmelihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Tiap ketentuan perundang undangan mempunyai sejarah tersendiri dan dengan sejarah pembentukan undang-undang itu, hakim dapat meneliti dan mempelajari maksud dari pembuatan undang-undang.

baca uga :