Krisis Hukum
tokomodemku Posted on 3:14 am

 Krisis Hukum

Table of Contents

 Krisis Hukum

 Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan sebagai badan yang memiliki kekuasaan yang bebas dan terlepas dari kekusaan pemerintah (independen). Akan tetapi dalam kenyataanya kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan pemerintah, sehingga pengadilan menjadi lembaga yang sulit untuk memberi keadilan bagi rakyat. Jadi dapat dikatakan selam pemerintahan Orde Baru hakim-hakim menjadi pelayan para penguasa, bahkan hukum sering dijadikan alat untuk membenarkan tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan apabila proses tersebut menyangkut diri penguasa, keluarga dan kerabat atau pejabat negara. Hal ini dapat dilihat pasca jatuhnya Presidan Soeharto, hukum tidak bisa menjerat para konglomerat dan politisi nakal yang telah menggunakan uang rakyat. Hal ini jelas menunjukan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa.

  1. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negar-negara di kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang dibangun pemerintah Orde Baru ternyata rapuh dan tak mampu menahan badai krisis moneter tersebut. Di pasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika. Sebagai gambaran, pada tahun 1996 nilai rupiah terhadap dollar adalah Rp. 6.000 per $ US dan pada bulan Desember 1997 rupiah terpuruk hingga posisi Rp. 6.400 per $ US. Memasuki tahun 1998 kemerosotan nilai rupiah semakin drastis. Pada tanggal 13 April nilai rupiah mencapai Rp. 8.000 per $ US, pada tanggal 17 Mei rupiah mencapai Rp. 12.800 per $ US, bahkan dalam perdagangan valuta asing nilai rupiah terperosok dalam Rp. 16.000 per $ US.

Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Perbankan nasional terpuruk dan banyak bank beku operasi (BBO). Dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), tidak berkutik dan banyak gulung tikar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tampak terjadi di banyak tempat. Harga sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari melambung tinggi, bahkan sempat menjadi kelangkaan.

sumber :