tokomodemku Posted on 4:43 pm

Kondisi geografis Arab

beberapa faktor terkait kebijakan Umar, diantaranya:

1. Faktor Militer

Ekspansi yang terjadi pada masa pemerintahan ‘Umar ibn Khattāb hingga ke wilayah Irak, Syam, Mesir, Armenia, Azarbejan, Khurdistan, dan lain-lain.
2. Faktor Demografis
Faktor ini sangat menentukan dalam kehidupan kenegaraan, karena tidak seperti sebelumnya, setelah penaklukan ke luar Jazirah Arab akhirnya penduduk negara Islam semakin heterogen dan kompleks. Bersamaan dengan itu pula, adanya asimilasi antara berbagai kelompok. Terutama setelah dibangunnya kota Kuffah dari Utara maupun Selatan, dari Hijaz maupun Najd, kabilah-kabilah Mudar maupun Rabi’ah.
3. Faktor Geografis
Kondisi geografis Arab dipenuhi dengan gugusan pegunungan yang dilengkapi oleh lembah-lembah yang curam. Selain itu, dataran Arab juga terdiri atas gurun pasir dan padang tandus. Padang tandus tersebut merupakan dataran luas diantara perbukitan yang ditutupi pasir dan menyimpan kandungan air bawah tanah.
4. Dan lain-lain
Di sektor pemerintahan, ‘Umar melakukan penataan administrasi pemerintahan dengan cara desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau wilayah Islam yang semakin luas. Wilayah Islam dibagi dalam beberapa propinsi yaitu; Mekkah, Madinah, Palestina, Syria, Basrah, Kufah, Jazirah dan Mesir

‘Umar juga membentuk departemen-departemen yang diberi nama diwan (jawatan-jawatan), mendirikan Baitul Māl (karena pada masa nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar istilah Baitul Māl belum menjadi lembaga), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat hakim, mendirikan pos-pos militer, mengatur jalannya pos, membuat kalender hijriah, mengadakan hisbah (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan dan sebagainya).
Pada lembaga pengadilan ‘Umar tidak lagi memonopoli struktur pengadilan, sudah ada orang-orang yang ditunjuk dan diberi wewenang melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Urusan pengadilan diserahkan kepada pejabat-pejabat yang diangkat dan diberi nama qādi. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif oleh ‘Umar belum total sama sekali, sebab Khalifah dan juga gubernur-gubernurnya tetap memegang peradilan pada kasus-kasus hukum jināyāh dan qiyās. Namun wilayah yang jauh dari pusat Khalifah, wewenang itu diberikan. Dalam catatan sejarah, ‘Umar adalah tokoh pertama dalam Islam yang mengangkat qādi di kota-kota.
Di sektor ekonomi, ‘Umar ibn Khattāb membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem feodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak. Dengan menetapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja.
‘Umar ibn Khattāb mengembangakan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur’an dan Sunnah Rasul tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan. Ia memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika dominasi itu terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi. ‘Umar meneruskan Baitul Mal yang dibentuk pada masa Rasulullah dengan melakukan beberapa inovasi, yaitu:
1. Baitul Māl pada masa ‘Umar sudah menjadi bagian lembaga negara;
2. Di setiap wilayah taklukannya terdapat Baitul Māl perwakilan;
3. Pengelolaannya dilakukan dengan cara yang lebih baru;
4. Dana yang ada di Baitul Māl tidak langsung dialokasikan seluruhnya seperti masa sebelumnya (Masa Rasulullah dan Abu Bakar), ini untuk antisipasi jika terjadi defisit anggaran.


Sumber: https://bengkelharga.com/