KOMITE SEKOLAH Harus merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010

OMITE SEKOLAH Harus merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010

KOMITE SEKOLAH Harus merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010

OMITE SEKOLAH Harus merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010
OMITE SEKOLAH Harus merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010

 

Salah satu tugas Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah

Madrasah adalah membentuk Komite sekolah dengan mekanisme yang transparan untuk masyarakat yang mewakili peserta didik .bukan sebaliknya Komite sekolah dibentuk untuk kepentingan satuan pendidikan ( hanya sebagai syarat dalam administrasi beberapa pencairan termasuk BOS ).

 

Untuk memenuhi syarat terbentuknya Komite Sekolah yang kapabel

Kredibel dan berpihak kepada kepentingan siswa /peserta didik ,maka mekanisme pembentukan Komite Sekolah harus merujuk kepada dasar hukum yg jelas dan paling update. agar tidak terbentuk Komite Sekolah yang berasis bisnis terselubung atau kepentingan kelompok masyarakat yang mengaku Tokoh masyarakat dengan Kepala satuan Pendidikan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 adalah

pengganti sekaligus penyempurna dari Keputusan Mendiknas RI nomor 044/U/2002.dalam permendiknas no 044/U/ 2002 dalam lampirannya di poin V ( organisasi ) ; a. keanggotaan komite terdiri 1. unsur mayarakat dapat berasal dari masyarakat  ; Orang tua murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usah/indistri,organisasi profesi tenaga kependidikan,wakil alumni dan wakil peserta didik  2 unsur dewan guru /BPD 3 orang . dalam poin b.anggota komite sekurang kurangnya 9 orang.

 

Dalam permendiknas no 044/U/2002 diisaratkan bahwa selanjutnya

Komite Sekolah harus membuat AD / ART Komite Sekolah . Hanya didalam Prakteknya AD/ART yang disusun tidak membuahkan keseragam sikap dalam penyusunannnya ,walaupun sudah dipandu dengan permendiknas ini. hal tersebut tejadi karena dalam permendiknas 044/U/2002 tak diatur masa kerja dan kurang penegasan peran fungsi orang tua ( karena terlalu dibungkus dengan istilah kata ” Tokoh ” .).

Dengan analisa dari Komite Sekolah yang terbenbtuk dengan dasar pemendiknas 044/U/2002 yang sedikit menggantung dan peran orang tua siswa sedikit tersisih dengan peran “Tokoh “. maka keluarlah PP no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan . dalam PP no 17 th 2010 ini ditegaskan peran fungsi orang tua adalah hal penting .

Dalam PP No 17 th 2010…. , pasal 97  ( 1 ) anggota Komite Sekolah/Madrasyah berjumlah paling banyak 15 orang terdiri dari unsur :

 

Orang tua /wali peserta didik 50 %

Tokoh masyarakat paling banyak 30 % c, pakar pendidikan paling banyak 30 %.   ( 2 ) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasayah adalah 3 ( tiga ) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan . serta dalam pasal selanjutnya di pasal 198 ada poin a sampai tentang larangan untuk Komite Sekolah ; diantaranya dilarang menjual buku,pakaian seragam dan memungut biaya bimbingan belajar dari orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri.

Maka dengan hadirnya PP no 17 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini , Komie Sekolah yang sudah terbentuk dalam melaksanakan Mekanisme pemilihan pengurus ,pembuatan AD /ART harus disesuaikan peraturan ini , atau kalau memang sudah tidak sesuai bila perlu di segarkan kepengurusannya,dengan mengadakan musyawarah /pemilihan pengurus komite baru.

 

Kurang lebih sekitar 1000 SD /MI , 200 SMP/MTs dan 100 an

SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Cianjur  ,tercatat ketua atau pengurus Komite di dominasi oleh ” Tokoh ” yang bukan berasal dari orang tua siswa di satuan pendidikan yang ada, tapi dalam prakteknya ketua/pengurus Komite dibentuk dengan mekanisme  ” karbit ” terkesan terburu – buru . Kepala satuan pendidikan lebih memilih kedekatan dengan Tokoh badut yang asal gampang menandatangani suatu proses proposal pencairan bantuan bangunan Fisik Sekolah atau penandatanganan pencairan BOS,dan akhirnya orang tua siswa hanya bertemu dalam forum rutin klise yaitu ketika pembahasan pesta Kenaikan Kelas atau  perpisahan alumni tiap tahunnya.padahal tugas dari komite sejatinya harus berperan ; 1. Pemberi pertimbangan ( advisory agency ) dalam penentuan dalam kebujakan pendidikan di satuan pendidikan 2. pendukung ( suporting agency ) baik yang berwujud financial ,pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 3. pengontrol ( controling agency )dalam rangka transparansi dan akuntabelitas penyelenggaraan dan keluaran di satuan pendidikan. 4. mediator antara pemerintah ( eksekutif ) denga masyarakat di satuan pendidikan.

 

Bagaimana Komite Sekolah akan berperan

dan berfungsi kalau Komite sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur secara mayoritas hanya merupakan tempat berkumpulnya para pensiunan PNS yang berlatar belakang birokrat atau pengajar yang mengaku dirinya tokoh . dan hasilnya sudah terbaca komite sekolah akan berfihak kepada kepentingan Kepala Sekolah atau Madrasah.

Untuk menghasilkan Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan konsideran pada peraturan yang berlaku dan paling update ; Pembentukan Komite Sekolah di satuan pendidikan kalau kita mau belajar  Pengurus Dewan Pendidikan Kota sumedang ,langkah yang mereka lakukan untuk merekrut Komite Sekolah adalah dengan melakukan Fase/ langkah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang wajibnya penerapan PP no !7 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

2. Membentuk Panitia Musyawarah /pemilihan secara terbuka dengan orang tua siswa ( minimal 5 orang yang mewakili unsur)

3. Pelaksanaan musyawarah /pemilihan dalam acara khusus tidak digabungkan dengan acara lain agar menhasilkan musyawarah yang optimal

4. Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali siswa peserta didik di satuan pendidikan ( poin (5) pasal 197 PP no 17 th                   2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ) selanjutnya dalam poin (6) pasal 197 ini ketua komite dan sekretaris dipilih dari               dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan

Sumber : http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/teks-ulasan-dan-contoh-teks-ulasan/