tokomodemku Posted on 9:05 pm

 Kedudukan Hakim

 Kedudukan Hakim

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat  bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatanyya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undnag, dan jika putusan tersebut di ikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi yurisprudensi, yang sudah barang tentu mempengaruhi cara pikir maupun cara pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.[1]

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ruang kososng yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran dengan syarat dalam menjalankan tugasnya para hakim tidak boleh bersikap sewenang-wenang.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah di positifkan, tetapi lebih dari sekadar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung di balik hukum yang telah di positifkan tersebut (asas, nilai-nilai dan lain-lain). Seorang hakim harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

sumber ;
https://www.sudoway.id/seva-mobil-bekas/