Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)
tokomodemku Posted on 6:35 pm

Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)

Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)

Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)
Demokrasi Pancasila  dimulai ketika rezim Ir. Soekarno berakhir. Demokrasi
Pancasila  adalah  paham  demokrasi  yang  bersumber  pada  kepribadian  dan
falsafah  serta  budaya  hidup  bangsa  Indonesia.  Dalam  Demokrasi  Pancasila,
kedaulatan  yang  dimaksud  adalah  kedaulatan  yang  berdasarkan  musyawarah
yang  meliputi  bidang  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  hankam  yang
berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
serta persatuan  dan  kesatuan bangsa. Demokrasi  Pancasila  berdasarkan paham
kekeluargaan dan gotong royong, yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat seperti
tercamtum  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Hal  ini  bisa  terjadi  apabila  Pancasila
benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Konsep  yang  baik  dari  Demokrasi  Pancasila  dalam  pelaksanaannya  tidak
bisa  diwujudkan  dengan  mudah.  Pemerintahan  rezim  Orde  Baru  telah  mencoba mewujudkannya,
diantaranya  bidang  politik  dengan  mengeluarkan  lima  paket
Undang-Undang Politik berikut :
a.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu.
b.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Kedudukan MPR dan DPR.
c.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1985  tentang  Partai  Politik  (Parpol)  dan
Golongan Karya (Golkar).
d.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
e.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan
(Ormas).
Kelima undang-undang  tersebut  disusun  untuk  mengatur  kehidupan politik
di tanah air. Akan tetapi, dalam praktiknya undnag-undang ini dipergunakan untuk
mempertahankan status quo kekuasaan Orde Baru.

E.  Demokrasi Masa Reformasi (1998 – Sekarang)

Masa reformasi membawa angin segar bagi demokrasi. Dalam kurun waktu
32 tahun dibawah rezim  Orde Baru, kehidupan politik terbelenggu oleh ketentuan
yang ada dalam lima paket Undang-Undang Politik. Berbagai alur aksi menentang
rezim dianggap kontra produktif dengan pembangunan. Sejak terpuruknya kondisi
perekonomian  Indonesia,  aksi-aksi  menuntut  turunnya  Orde  Baru  semakin  tinggi
frekuensinya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto lengser keprabon dari
kursi presiden dan menunjuk Habibie wakilnya sebagai penggantinya.
Masa pemerintahan Habibie diwarnai dengan iklim keterbukaan demokrasi,
misalnya menerapkan  adanya  kebebasan pers.  Dengan adanya  keterbukaan  ini,
keadaan politik  dalam  negeri  mengalami euforia  demokrasi. Tuntutan  masyarakat
dalam  aksi  protes  muncul  silih  berganti.  Hal  ini  menimbulkan  sikap  anarki  dan
tindak kekerasan.
Keadaan  ini  diharapkan  akan  berakhir,  setelah  diadakan  pemilihan  umum
1999  tanggal  7  Juni  1999  agar  terwujud  pemerintahan  yang  memenuhi  aspirasi
seluruh  rakyat.  Pemilu ini  diikuti oleh 48  partai politik. Dalam Sidang Umum  MPR
1999  pada  tanggal  1  –  21  Oktober  1999,  dihasilkan  perubahan  besar  dengan
keputusan  untuk  mengamandemen  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  itu
merupakan  wujud  keinginan  untuk  mereformasi  total  sistem  ketatanegaraan
Indonesia  agar  lebih  demokratis.  Pemilihan  presiden  dilakukan  dalam  suasana
yang  transparan  dan  demokratis  dalam  ketatanegaraan Indonesia.  Abdurrahman
Wahid  (Gus  Dur)  dan  Megawati  Soekarnoputri  masing-masing  terpilih  sebagai
presiden dan wakil presiden.
sumber :