Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik

Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik

Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik

Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik

Menurut Vernon dan Dyke bahwa: Pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.[1]  Di bawah ini dijelaskan secara singkat mengenai berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam ilmu politik:

 

Pendekatan Legal/Institusional/Tradisional

Negara sebagai fokus utamanya, terutama dalam hal yuridis dan konstitusional.  Sehingga pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan legal atau legal-institusional.

Pendekatan ini lebih bersifat statis dan deskriftif dibandingkan analitis.   Serta bersifat normatif dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat.

 

Beberapa kelemahan Pendekatan Tradisional, antara lain:

  1. Kurang berpeluang dalam pembentukan teori-teori baru.
  2. Kurang memperhatiakan organisasi atau kelompok yang kurang formal seperti kelompok kepentingan dan media massa.
  3. Pembahasan kurang analitis karena lebih bersifat deskriptif
  4.  Lebih bersifat normatif, karena fakta dan norma kurang mampu dibedakan.
  5. Terlalu cenderung mendesak kekuasaan dimana kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga hanya menjadi salah satu dari sekian banyak faktor penting yang ada dalam memutuskan sesuatu.

Pendekatan Prilaku (Behavioral Approach)

Sebab munculnya pendekatan ini antara lain: Pertama, sikap deskriptif yang dalam  ilmu politik kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sehari-hari.  Kedua, adanya rasa khawatir bahwa ilmu poltik tidak akan berkembang pesat dan tertinggal oleh ilmu-ilmu lain.  Ketiga, munculnya keraguan dikalangan pemerintah Amerika terhadap kemampuan sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.[2]

            Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati.

 

Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku (Behavioral Approach):

  1. Pendekatan ini cenderung bersifat Interdisipliner, maksudnya tidak hanya menekankan pada kepentingan pribadi, tapi juga sosial, ekonomi dan budaya.
  2. Memiliki ciri khas yang revolusioner berupa orientasi kuat untuk mengilmiahkan ilmu politik.  Orientasi ini berkaitan dengan beberapa konsep pokok, oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967), telah dikemukakan sebagai berikut:
  3. Perlakuan dalam politik menampilkan suatu keteraturan (regularities).
  4. Harus adanya suatu usaha untuk membedakan secara jelas antara norma dan fakta.
  5. Setiap analisis harus bebas dari nilai (value-free) dan bebas dari nilai pribadi peneliti.
  6. Penelitian  harus sistematis serta menuju kearah pembentukan teori (theory building).
  7. Ilmu politik harus bersifat murni (pure science);
  8. Generalisasi-generalisasi harus dapat dibuktikan keabsahan atau kebenarannya (verification).
  9. Adanya pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai  suatu sistem sosial dan negara adalah suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.  Masing-masing saling berinteraksi dan bekerjasama untuk menunjang terselengaranya sistem tersebut.

 

Dijelaskan pula dua fungsi yang diselenggarakan oleh sistem politik.

Fungsi input sebagaimana dikemukakan oleh Almond berupa kapasitas (capacity function), fungsi konversi dan pemeliharaan (conversion and maintenance function), dan fungsi adapsi (adapsi function).  Sedangkan komunikasi dianggap sebagai cara untuk menyampaikan fungsi-fungsi tersebut.  (2) Fungsi output, yaitu membuat peraturan (rule-making), mengaplikasikan peraturan (rule-application), dan memutuskan (secara hukum) peraturan (rule-adjudication).

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/bpupki-sejarah-anggota-tugas-dan-pembentukannya/