Arbitrer Syariah

Arbitrer Syariah

Untuk menyelesaikan perkara / perselisihan secara damaidalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melaluiinisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Pengangkatan pihak ketiga sebagai mediator dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Institusi formal yang khususdibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

  1. Definisi

Dalam hukum syariah, istilah arbitrase lebih dikenal dalam sebutan tahkim. Istilah tahkim sendiri berasal dari kata”hakkama” yang secara harfiah berarti mengangkat (seseorang) menjadi wasit. Sedangkan secara terminologi, tahkim dapat diartikan sebagai pengangkatan seseorangmenjadi wasit dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Dengan kata lain, pengertian tahkim ialah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Karena tahkim merupakan aktifitas penunjukan wasit, maka orang yang ditunjuk itu disebut hakam (jamak dari hukum).244-245).

  1. Sumber hukum arbitrase islam

Sumber hukum yang mendasari keharusan adanya lembaga arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur’an, As-sunnah dan Ijma Ulama.

  1. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak apakah dibidang politik keluarga ataupun bisnis terdapat dalam QS, al-Hujarat, 49:9).

  1. As-sunnah

Riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majjah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, menyampaikan bahwa Rosululloh saw bersabda,”perjanjian diantara orang-orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” Dalam hal ini at-Tirmidzi menambahkan, “Muamalah orang-orang Muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.”

  1. Ijma Ulama

Banyak terdapat produk Hukum Islam melalui proses Ijma’ Ulama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik lokal maupun nasional dalam bidang persoalan hidup bagi ummat Islam Indonesia. Produk Ijma’ tersebut telah disepakati oleh para ulama dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara tetap atau kontemporer. Banyak sekali produk Ijma’ Ulama yang pernah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Moch Faisal Salam, (2006: 364-365).

  1. Putusan Arbitrase

Menurut pendapat Ahmad dan Abu Hanifah serta menurut suatu riwayat dari Asy-Syafi’i, putusan Arbitrase hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mnetahkimkan diri kepada Arbitrator. Akan tetapi, menurut riwayat yang lain, hukum yang diberiakan oleh arbitrator itu tidak mesti diikuti oleh bersangkutan. Apabila para pihak bersengketa telah menerima putusan seorang arbitrator, tetapi tidak menerima putusan itu, maka mereka dapat mengajukan lagi perkaranya kepada arbitrator lain. Kemudian, arbitrator itu memberikan putusan pula dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama, baik sama maupun bertentangan antara keduanya. Maka apabila urusan itu diajukan kepaada hakim, hendaklah hakim menerapkan hukumnya sesuai dengan pendapatnya. Akan tetapi, jika sesuatu perkara sudah diputuskan oleh seorang arbitrator, kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan arbitrator itu manakal sesuai dengan madzhabnya. Dari uraian diatas maka peranan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia BAMUI dirinci sebagai berikut:

sumber ;

https://icanhasmotivation.com/cara-beli-mobil-bekas-online/