Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi

Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi

Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi

Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi
Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi

Pemerintah mendorong akademisi di Indonesia untuk berkiprah secara global.

Uniknya, aturan yang dipakai justru menjadi penghambat upaya itu. Perlu terobosan agar ilmuwan sibuk dengan penelitian, bukan laporan keuangan.
YOGYAKARTA —

Dr Hempri Suyatna mengaku tidak bisa memahami sepenuhnya skema dana penelitian yang harus diikutinya. Sebagai ilmuwan, ujarnya, dia kadang-kadang justru sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk program penelitian, daripada menyusun laporan hasil penelitian itu sendiri.

“Kadang menjengkelkan. Urusan-urusan SPJ ini memakan waktu dan menghilangkan substansi penelitian itu sendiri,” ujarnya kepada VOA.

Dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta,

ini membedakan dua sumber dana penelitian yang diterima. Skema dari universitas atau fakultas dan skema pemerintah pusat melalui Kemenristek Dikti. Skema universitas muncul untuk mendorong dosen melakukan lebih banyak penelitian dengan aturan pertanggung jawaban dana yang lebih sederhana. Sebaliknya, skema dari pusat sangat rumit, dan inilah yang mengundang keprihatinannya.
Hempri Suyatna (tengah) dalam kunjungan akademis ke Suku Anak Dalam di Jambi. (Foto: dok pribadi)
Hempri Suyatna (tengah) dalam kunjungan akademis ke Suku Anak Dalam di Jambi. (Foto: dok pribadi)

“Terutama riset dari Dikti, kadangkala duitnya tidak seberapa tetapi prosedur keuangannya lebih rumit, dan meminta output yang lebih tinggi, misalnya ke jurnal nasional atau internasional. Padahal, secara budget tidak begitu banyak. Kadang juga duit belum cair, Surat Pertanggungjawaban sudah harus 100 persen selesai. Aturannya terlalu kaku menurut saya,” kata Hempri Suyatna.

Hempri mendesak pemerintah segera mengambil solusi untuk mendorong dosen lebih banyak menulis. Pertama adalah menyederhanakan laporan keuangan penelitian, dan kedua memperbesar alokasinya.

Beban Administrasi Bagi Peneliti

Hari Kamis (8/11), akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta,

Dr. Phil. Al Makin memaparkan secara detil persoalan ini. Dia berbicara dalam acara pengukuhan sebagai guru besar Ilmu Filsafat di kampus tersebut. Al Makin adalah juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga dan Kepala Editor di Al Jam’iah, jurnal internasional mengenai studi-studi Islam.

Al Makin mengatakan, Indonesia belum memiliki banyak jurnal berkelas. Banyak temuan hasil penelitian tidak terpublikasi dengan baik, indeksnya masih rendah, dan rasa percaya pada ilmuwan dalam negeri belum berkembang. Salah satu faktornya, kata Al Makin, karena di perguruan tinggi, ilmuwan mendapatkan porsi kecil, tertutupi administrasi dan birokrasi.

“Apa yang salah? Tengok saja administrasi dan birokrasi yang sangat kental di kampus kita. Kampus disamakan dengan kantor kecamatan, desa, atau Pemda. Kinerja dosen dianggap sama dengan PNS atau ASN yang menangani administrasi,” kata Al Makin.

Al Makin menilai, birokrasi telah mengontrol ilmu pengetahuan dan kehidupan. Semua kegiatan harus dilakukan dengan administrasi panjang dan melelahkan. Ilmu pengetahuan tunduk pada birokrasi, ujarnya. Pada akhir penelitian, yang diurus bukan publikasi tetapi justru hal-hal tidak penting seperti surat ijin dekan, rektor, sekretaris negara, laporan tiket, hotel, makan, biaya taksi, dan lain-lain. Padahal, kata Al Makin, idealnya yang ditanyakan adalah rencana publikasi, paten, prototype, kekayaan intelektual, nama jurnal atau nama penerbit jika dalam bentuk buku, dan outlinepublikasi.

“Hasil yang sebenarnya adalah, waktu lebih banyak untuk urusan administrasi dan hanya sedikit waktu untuk penelitian. Kurang waktu untuk menulis karya ilmiah, tidak menjadi ilmuwan tetapi menjadi birokrat dan ahli administrasi. Dan yang terakhir, menjadi ahli aturan dan mencari celah bagaimana untuk melanggarnya,” lanjut Al Makin.

Dosen yang seharusnya menjadi ilmuwan yang berfikir terbebaskan, harus menjalani prosedur rumit yang tidak ilmiah. Birokrasi dan administrasi selama ini memegang kendali riset, pengembangan institusi, dan jejaring internasional. Al Makin menilai kegiatan penelitian di Indonesia kurang daya tawar di hadapan administrasi. “Riset tidak mengatur kebijakan, tetapi kebijakan birokrat mengatur riset,” tambah Al Makin.

 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/8wHKntbcBONZPy7ou450zI9A