7 Alasan Asosiasi Pesantren NU Tolak Full Day School

7 Alasan Asosiasi Pesantren NU Tolak Full Day School

7 Alasan Asosiasi Pesantren NU Tolak Full Day School

7 Alasan Asosiasi Pesantren NU Tolak Full Day School
7 Alasan Asosiasi Pesantren NU Tolak Full Day School

Penolakan kebijakan full day school atau sekolah lima hari terus mengalir.

Kebijakan ini rencananya akan tetap berjalan sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, mengingat belum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membatalkan.

Penolakan cukup keras telah disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta sejumlah Ormas Islam lain. Abdul Ghofarozzin, Ketua PP Rabithah Ma’ahid Islamiyah (asosiasi pesantren NU) menjabarkan, ada setidaknya tujuh alasan mengapa pihaknya menolak penerapan kebijakan yang dirumuskan Mendikbud Muhadjir Effendi ini.

“Tidak ada kajian dan pelibatan publik. Permendikbud 23/2017 tidak

berangkat dari kajian yang sungguh-sungguh dan didiskusikan dengan mitra strategis pelaksanaan pendidikan,” kata Abdul dalam diskusi bersama tim MNC di Auditorium Sindo, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hadir pula dalam diskusi tersebut, Heri Kuswara, Ketua Bidang Strategis Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan Lukman Hakim, Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah NU.

Kedua, Abdul mengatakan kebijakan ini tidak berangkat dari kebutuhan penguatan pendidikan karakter, melainkan untuk sertifikasi guru. Ketiga, lanjut dia, tidak ada kaitannya full day school dengan penguatan pendidikan karakter.

“Semua pasal dalam Permendikbud sama sekali tidak menunjukkan ke arah tersebut,” lanjut dia.

Keempat, pihaknya menganggap Permendikbud tersebut justru dikhawatirkan

akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pendidikan karakter, seperti Madrasah Diniyah.

Kelima, full day school juga dianggap tidak menjawab problem utama pendidikan, yakni penguatan kualitas guru. Guru juga perlu mendapat penguatan kapasitas untuk menghasilakan inovasi dan meningkatkan daya saing. “Permendikbud ini hanya berpikir bahwa pangkal utama masalah pendidikan karakter adalah jam pelajaran,” kata Abdul.

Keenam, berpotensi menciptakan eksklusi sosial dan menumbuhkan bibit radikalisme. Penambahan jam belajar yang diinstruksikan oleh Permendikbud 23/2017 berpotensi mengurangi interaksi sosial pada anak dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menguatkan doktrin radikal.

“Terakhir, ini akan menambah anggaran negara dan ekonomi keluarga. Karena negara harus memastikan fasilitas sekolah dapat mencukupi kebutuhan ibadah dan makan siang. Juga membebani keluarga karena harus ada uang saku tambahan dan makan siang di sekolah,” pungkas Abdul.

 

Sumber :

https://www.okeynotes.com/blogs/212521/21234/cara-memilih-jam-tangan-pria-yang-bagus-dan-berkualitas